September 2024 – Wahana Mitra Mandiri melalui dukungan BPDLH-TERRA CF selenggarakan workshop pengesahan Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) ditingkat KPHP. Hutan adat tersebut berada di dua Kabupaten, yaitu: Hutan Adat Pematang Kulim dan Inum Sakti Dusun Mengkadai Desa Temenggung, Hutan Adat Titian Teras Dusun Kampung Pondok Desa Demang Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun dan; Hutan Adat Biang Sari Desa Pengasi Baru, Hutan Adat Nenek Limo Hiang Tinggi Nenek Empat Betung Kuning, Hutan Adat Lubuk Titing dan Maliki Desa Pengut Hilir, Hutan Adat Tigo Luhah Permenti yang Berenam Desa Pengut Mudik, Hutan Adat Bahung Batu Desa Mukan Pintu, Hutan Adat Parbokalo Bungkan Yang Empat Desa Talang Tinggi dan Desa Mukai Tinggi serta Hutan Adat Bukit Kayu Sigi Desa Tanjung Genting Kabupaten Kerinci.
RKPS yang disusun oleh masing-masing Lembaga Pengelola Hutan Adat (LPHA) tersebut memuat rencana kelola untuk jangka waktu sepuluh tahun, yaitu tahun 2024 sampai tahun 2033. Secara garis besar dokumen RKPS tersebut memuat rencana pengelolaan kelembagaan, rencana kelola kawasan dan rencana kelola usaha. Dalam prosesnya, penyusunan dokumen RKPS, masing-masing LPHA didampingi oleh Wahana Mitra Mandiri, penyusunan dilakukan secara partisipatif melalui berbagai rangkaian diskusi ditingkat tapak dan konsultasi dengan KPHP setempat.
Yoppy Setyantoro, Direktur Wahana Mitra Mandiri dalam sambutannya menyampaikan, “Wahana Mitra Mandiri pada program yang didukung BPDLH-TERRA CF ini mendampingi total 9 hutan adat yang tersebar di Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Sarolangun. Penyusunan dokumen RKPS bagi masing-masing LPHA ini merupakan salah satu output dari kegiatan pendampingan yang dilaksanakan, dokumen yang akan kita workshopkan ditingkat KPHP hari ini telah melalui beberapa kali review dari internal Wahana Mitra Mandiri dan juga dari pihak KPHP, yang kemudian dokumen RKPS ini nanti akan kita naikkan ke BPSKL untuk mendapatkan pengesahan. Harapan kita selaku lembaga pendamping, kedepan RKPS yang telah disusun dan disahkan ini akan menjadi landasan oleh masing-masing LPHA dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan adat. Sehingga kelestarian hutan adat dapat terjaga dan masyarakat mendapatkan manfaat secara ekonomi dan ekologi”.
Dalam kesempatan yang sama, Arbain (Kepala KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun) melalui sambutannya menuturkan, “RKPS yang telah disusun ini adalah peta jalan didalam pengelolaan hutan adat kedepan, tentunya setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh masing-masing LPHA harus mengacu kepada RKPS. RKPS ini memuat kegiatan yang terarah dan terukur, sehingga jika benar-benar dijadikan landasan oleh LPHA dalam berkegiatan tentunya akan memberikan dampak positif bagi kelestarian hutan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Kemudian kami mengucapkan terimakasih kepada Tim Wahana Mitra Mandiri selaku pendamping dalam kegiatan penyusunan Dokumen RKPS ini, harapan kami kedepan Wahana Mitra Mandiri juga dapat membersamai, memberikan pendampingan kepada LPHA dalam mengisi kegiatan-kegiatan yang tertuang didalam RKPS tersebut. Kepada LPHA, perlu disadari bersama bahwa, pemerintah memberikan ruang kepada masyarakat melalui skema hutan adat untuk mengelola hutan secara adil dan lestari yang dipadukan dengan kearifan lokal setempat”.
Diwaktu yang terpisah, Neneng Susanti (Kepala KPHP Unit 1 Kerinci) memberikan apresiasi kepada LPHA yang telah memiliki RKPS, “dengan adanya dokumen RKPS yang telah disusun, LPHA saat ini sudah selangkah lebih maju didalam kesiapan pengelolaan hutan adat. Artinya kedepan masing-masing LPHA dapat mengelola hutan adatnya lebih baik lagi, tentunya dengan mengetahui berbagai potensi yang dapat dikelola seperti contohnya potensi ekowisata River and Tubing yang ada di Hutan Adat Nenek Limo Hiang Tinggi Nenek Empat Betung Kuning, potensi budidaya, pendidikan, budaya dan lain sebagainya” Imbuhnya.
Kegiatan workshop RKPS ini dihadiri oleh masing-masing LPHA, kader konservasi hutan adat (Local Champion) serta pemerintah desa setempat. Dilibatkannya pemerintah desa didalam kegiatan ini, diharapkan didalam menjalankan rencana kerja yang tertuang didalam RKPS, adanya kolaborasi antara Pemerintah desa dan LPHA, sehingga apa yang telah direncanakan akan lebih mudah untuk diwujudkan.



